Kurangi Cerai Lewat Kursus Calon Pengantin


"Mulyadi Nurdin, Lc"

"Mulyadi Nurdin, Lc"

Oleh:  Mulyadi Nurdin, Lc

Keluarga Indonesia semakin menunjukkan fenomena tidak sehat, tiap tahun angka perceraian terus meningkat, pemerintah turun tangan, kursus bagi calon pengantin pun digagas.

Sinar matahari masih terik menyengat, usai shalat jumat (14/5), tim santunan memasuki gedung baru mahkamah syar’iyyah provinsi Aceh yang terletak di komplek keistimewaan Aceh, kehadiran tim sudah ditunggu oleh wakil ketua mahkamah, Armia Ibrahim, dalam dialog akrab dan santai itu beliau memperlihatkan grafik perceraian di Aceh.

Menurut data yang ada, angka perceraian di Aceh meningkat tajam dari 1.288 kasus pada tahun 2000 menjadi 4.283 pada tahun 2008, di tingkat nasional juga tak kalah serunya, dari sekitar 20 ribu kasus perceraian pada tahun 2008 meningkat drastis menjadi 200 ribu pada tahun 2009.

Berbagai faktor menjadi pemicunya. Menurut wakil ketua Mahkamah Syar’iyyah Provinsi Aceh, Armia Ibrahim penyebab tertinggi perceraian di Aceh karena tidak adanya tanggung jawab salah satu pasangan, disusul oleh perselisihan yang terus-menerus antara suami isteri, “Untuk penyebab perceraian yang tertinggi, tidak ada tanggung jawab sebanyak 785 kasus, tidak ada keharmonisan, cek-cok, perselisihan terus menerus, dalam hal ini termasuk perselingkuhan, mengabaikan hak pihak lain, dan lain-lain”. Katanya.

Permasalahan ini mendorong pemerintah untuk mengambil langkah antisipasi, akhir tahun lalu dirjen Bimbingan masyarakat Islam Kementerian agama RI mengeluarkan amaran supaya calon pengantin mengikuti kursus sebelum melaju ke jenjang pernikahan. Kursus tersebut dilaksanakan selama 24 jam pelajaran dan akan diberikan sertifikat kelulusan yang menjadi syarat pendaftaran nikah di KUA.

Dalam menjalankan kursus tersebut kemenag bermitra dengan BP4 (badan penasihatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan) atau lembaga lain sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Bebagai pihak menyambut positif kebijakan tersebut, anggota komisi G DPRA, Mohariadi kepada santunan  mengatakan bahwa kursus tersebut sebagai salah satu upaya untuk menyelamatkan perkawinan yang rapuh selama ini.

“Bagus. Saya anggap itu satu upaya dari rangkaian upaya yang perlu kita siapkan. Tapi tentunya tidak cukup hanya ini. Tentunya dalam kursus ini akan ditanamkan konsep dasar  berumah tangga sebagai sebuah ibadah, dan ini akan memotivasi mereka untuk mempertahankannya” kata mohariadi jumat (14/5) lalu.

Hal senada juga diutarakan Lailisma Sofyati, mantan kepala Biro pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi Aceh, menurutnya kursus calon pengantin merupakan salah satu langkah untuk mengurangi angka perceraian.

“Kita berharap mudah-mudahan dapat mengurangi angka perceraian. Saya berharap kurikulumnya dapat mengadopsi materi-materi yang memuat ajaran-ajaran agama yang dapat membina kehidupan keluarga berjalan dengan baik”. Katanya kepada santunan (13/5).

Sementara itu pengelola program keluarga asmara (as-sakinah, mawaddah wa rahmah) radio baiturrahman Banda Aceh, ustazah Yiyi Hissiyah menyatakan bahwa kursus calon pengantin tersebut sangat penting bagi pasangan catin.

“Ya, sangat penting. Karena untuk menjalani kehidupan rumah tangga, perlu ada bekalan ilmu, bagaimana bisa menjalankan hak dan kewajiban yang baik, baik sebagai isteri maupun sebagai suami, jika tidak mempunyai ilmu hal ini tidak bisa dijalankan dengan baik. Sehingga kedangkalan ilmu yang mereka miliki menjadi pemicu masalah yang terjadi dalam rumah tangga. Jadi saya sangat setuju kalau ada lembaga yang khusus menatar calon pengantin yang akan menikah”, ujarnya kepada santunan (14/5).

Harapan itu tidaklah berlebihan, jika menyimak pada pengalaman negara jiran seperti malaysia dan Brunei Darussalam, kursus bagi calon pengantin ternyata berhasil menekan angka perceraian di negara tersebut, hal itu diungkapkan kabid Urais kanwil kemenag Aceh, Ibnu Sa’dan. “dengan perbandingan sebelum dilakukan kursus catin ini dan setelah dilakukan kursus, jauh sekali menurun angka perceraiannya” kata Ibnu Sa’dan.

Memang diakui kursus itu bukanlah segala-galanya, apalagi materinya hanya 24 jam pelajaran, tentu saja belum cukup untuk membekali calon pengantin yang akan mengarungi kehidupan puluhan tahun ke depan. Lailisma Sofyati berpendapat bahwa pendidikan agama seharusnya sudah diberikan sejak dari kecil bukan hanya waktu hendak menikah, sehingga kursus calon pengantin tidak menjamin akan menyelesaikan berbagai kasus perceraian.

“Tidak juga. Menurut saya, nilai-nilai agama sudah harus ditanamkan sedari kecil oleh orangtuanya, dan orang tua pun harus dapat menjadi panutan oleh anak, Ini semua tidak terlepas dari nilai-nilai agama yang ditanamkan orang tua calon pengantin tersebut.” katanya.

Hal senada juga diutarakan kabid urais kanwil kemenag Aceh, Ibnu Sa’dan, menurutnya kursus itu belum cukup untuk membekali calon pengantin, tetapi harus juga dilengkapi dengan pengajian-pengajian di tempat lain.

“Sebenarnya tidak cukup, tapi untuk tahap pertama kita jalankan dulu, barangkali mereka pun sudah mengikuti kegiatan lainnya seperti pengajian-pengajian di majelis taklim”. Kata Ibnu Sa’dan.

Sejak dinyatakan berlaku sejak 1 maret 2010 lalu, kursus calon pengantin harus mulai diterapkan di seluruh Aceh, berbagai kendala tentu akan dialami dalam pelaksanaannya, termasuk soal dana yang belum dianggarkan dalam DIPA.

Seperti diungkapkan kasi kepenghuluan kanwil kemenag Aceh, Ridwan Qary, dana kursus catin tersebut akan diambil dari biaya nikah yang selama ini disetor ke negara, walaupun sangat minim dana tersebut diharapkan mampu menutupi biaya operasional, sehingga dalam pelaksanaannya lebih banyak melibatkan pegawai internal daripada mengundang pemateri luar, keikhlasan masih menjadi slogan dari program ini.

“Dalam pelaksaannya lebih diutamakan pegawai kita, di samping dana yang belum cukup juga menjadi angka kredit bagi penghulu dan penyuluh di lapangan” ujar Ridwan Qary kepada santunan (13/5) di ruang kerjanya.

Sementara itu anggota komisi G DPRA menyatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan pelaksanaan kursus ini dibantu oleh pemerintah Aceh, karena manfaat dari program akan dirasakan langsung oleh rakyat Aceh.

“Bisa, saya sangat mendorong ini untuk menjadi program pemerintah. Kalau sudah ada konsepnya, bisa diajukan kepada pemerintah, kalaupun belum mendapat perhatian pemerintah, DPRA hanya menyuarakan dan mendorong. Semoga nanti kita berharap pemerintah mengambi alih urusan ini, disediakan dana yang cukup, karena sebuah terobosan yang baik oleh Kementerian Agama,” katanya.

Malah menurutnya isu tidak boleh membantu lembaga vertikal tidak perlu dibesar-besarkan. Karena dalam manajemen modern yang perlu diperhatikan adalah outcome dari sebuah program.

“Saya kira, tidak ada lagi istilah tersebut (vertikal). Dalam manajemen kerja modern ada istilah melihat outcome, jadi yang paling penting hasilnya akan dirasakan oleh rakyat Aceh, rakyatnya pemerintah Aceh, walaupun idenya dari Kementerian Agama, tapi Kementerian Agama yang merupakan lembaga vertikal, punya aksinya untuk rakyat aceh. Jadi harusnya juga pemerintah berperan dalam hal ini.” Pungkas Mohariadi.

Hal senada juga dibenarkan anggota Komite 3 DPD RI dalam pertemuan di aula kanwil kemenag Aceh, menurutnya pemerintah daerah boleh saja membantu lembaga vertikal selama hal tersebut tidak mampu dilakukan oleh pemerintah pusat.

“Yang sifatnya bantuan program, hibah, ini masih bisa kita maklumi sepanjang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan belum dihandle oleh pusat dan hal ini boleh-boleh saja” Ujar pria asal Aceh tersebut.

Program ini memang masih dalam tahap uji coba, berbagai kendala akan menyertainya, apakah nantinya akan mampu mengurangi angka perceraian, kita tunggu saja.[]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s