Hukum Perikanan dalam Qanun Nomor 7 tahun 2010


"Mulyadi Nurdin"

Mulyadi Nurdin

oleh Mulyadi Nurdin, Lc

Kandungan Qanun nomor 7 tahun 2010 tentang perikanan tergolong lengkap karena mengatur semua hal terkait pengelolaan perikanan dari awal hingga akhir, yang dalam Qanun tersebut dikatakan sebagai semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pengaturan, pembuatan keputusan, konservasi, alokasi dan peremajaan sumber daya perikanan, implementasi, dan pengawasan serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumber daya hayati perairan demi terwujudnya kesejahteraan seluruh rakyat. [1]

Di samping itu secara substansi kehadiran Qanun tersebut juga diyakini dapat meningkatkan ekonomi nelayan, dengan tetap memelihara ekosistem ikan dan sumber daya ikan. Dalam Qanun disebutkan  bahwa tujuan pengelolaan perikanan di Aceh adalah:

  1. Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya skala kecil
  2. Meningkatkan penerimaan daerah
  3. Mendorong perluasan dan kesempatan kerja
  4. Meningkatkan ketersediaan sumber daya ikan
  5. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan
  6. Meningkatkan produktifitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing
  7. Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan
  8. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan, serta lingkungan.
  9. Menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan, serta lingkungan. [2]

Sebagaimana juga Qanun menegaskan kewenangan pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya ikan atas wilayah laut Aceh, perairan kepulauan dan perairan pedalaman, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial dalam wilayah Aceh. Hal itu sesuai dengan keistimewaan yang dimiliki Aceh menurut UUPA.

Walaupun Qanun memberikan kewenangan yang  sangat luas bagi Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota untuk mengurus perikanan, namun yang menjadi fokus pembahasan kita dalam makalah ini terbatas pada pengaturan di sektor; ruang lingkup pengelolaan perikanan, perizinan, pengolahan dan pengawetan, Pemasaran, penanaman modal, Pemberdayaan ekonomi nelayan, Konservasi sumber daya ikan, Pajak dan retribusi.

 

  1. 1.    Ruang Lingkup Pengelolaan Perikanan

Dalam pengelolaan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Qanun nomor 7 tahun 2010, Pemerintah Aceh memiliki kewenangan yang sangat luas dalam menetapkan ruang lingkup pengelolaan perikanan yang nantinya harus ditetapkan dengan peraturan gubernur, kewenangan tersebut adalah:

  1. Rencana pengelolaan sumber daya ikan
  2. Potensi dan alokasi sumber daya ikan
  3. Jumlah, jenis, dan ukuran ikan yang tidak boleh ditangkap
  4. Potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan
  5. Potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu
  6. Jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan
  7. Jenis, jumlah, ukuran, dan alat  bantu penangkapan ikan lainnya
  8. Wilayah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan
  9. Persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan
  10. Pusat pendaratan ikan, sistim informasi dan pemantauan kapal perikanan
  11. Pos pemeriksaan distribusi dan baku mutu hasil ikan
  12. Jenis ikan dan biota perairan lainnya yang akan dibudidayakan

m. Jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya

  1. Pembudidayaan dan perlindungan sumber daya ikan
  2. Pencegahan, penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungan
  3. Rahabilitasi, pelestarian dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya
  4. Ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap
  5. Suaka perikanan (kawasan perlindungan ikan)
  6. Wabah dan wilayah wabah penyakit ikan
  7. Jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Aceh
  8. Jenis ikan yang dilindungi[3]

 

  1. 2.    Perizinan

Pada prinsipnya Qanun mewajibkan semua pihak yang bergerak di bidang budidaya perikanan untuk memiliki izin dari pemerintah Aceh atau pemerintah kabupaten/kota, namun ada perbedaan antara usaha kecil dan usaha sedang dan besar dalam proses perizinan tersebut. Bagi usaha kecil perizinan cukup dengan mendaftarkan kegiatan usahanya kepada dinas kelautan dan perikanan setempat, dan pendaftaran tersebut sudah dianggap sebagai izin.

Sedangkan bagi usaha sedang dan besar perizinan harus dengan memiliki Surat izin Usaha perikanan (SIUP) bidang budidaya, yang mana syarat-syarat dan ketentuan dalam penerbitan izin tersebut akan diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur[4] .

 

Kewajiban memiliki izin

Dalam Pasal 37 ditegaskan bahwa setiap usaha penangkapan ikan wajib mengantongi izin sesuai dengan sub bidang masing-masing, baik sebagai pengangkap ikan atau pengangkut ikan, sebagaimana disebutkan berikut:

  1. Setiap usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 wajib memiliki Surat izin usaha Perikanan (SIUP)
  2. Setiap usahah budidaya ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 wajib memiliki SIUP bidang budidaya.
  3. Berdasarkan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 maka dapat diberikan izin:
    1. Surat izin penangkapan ikan (SIPI)
    2. Surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI)

Dalam pasal 43 dibagikan juga kewenangan pemberian izin antara gubernur dan bupati/walikota. Dimana ada izin yang harus dikeluarkan oleh gubernur dan ada juga yang bisa dikeluarkan oleh bupati/walikota.

kewenangan gubernur dalam memberikan izin meliputi:

  1. memberikan SIUP pada usaha perikanan laut Aceh di atas 4 mil laut
  2. memberikan SIPI untuk kapal yang berbobot di atas 30 GT
  3. memberikan SIKPI untuk kapal yang berbobot di atas 10 GT
  4. memberikan izin usaha budidaya ikan air tawar, payau dan laut untuk skala menengah dan besar
  5. memberikan izin usaha pengumpulan penyimpanan, pemasaran interinsulair, ekspor dan impor hasil perikanan
  6. memberikan izin usaha pengolahan ikan skala menengah dan besar
  7. memberikan izin terhadap kapal asing dalam segala jenis dan ukuran

kewenangan bupati/walikota dalam memberikan izin meliputi:

  1. menerima pendaftaran kapal yang berbobot di bawah 5 GT
  2. memberikan SIPI untuk kapal yang berbobot sampai dengan 30 GT
  3. memberikan SIKPI untuk kapal yang berbobot 5 sampai dengan 10 GT
  4. memberikan izin pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, pengangkutn dan pemasaran ikan antar kabupaten/kota
  5. memberikan izin pengolahan ikan skala kecil

semua ketentuan teknis tentang tata cara pemberian izin tersebut diatur dengan peraturan gubernur.[5]

Selanjutnya untuk semua kapal yang berlayar dalam rangka menangkap ikan juga diwajibkan memiliki izin sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 39 bahwa:

  1. Setiap kapal yang diperuntukkan untuk penangkapan ikan wajib memiliki SIPI, dan untuk kapal pengangkut ikan wajib memiliki SIKPI.
  2. Kapal perikanan yang diberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan nomor penandaan kapal.
  3. Penentuan nomor penandaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 didasarkan pada bobot kapal dan zona tangkap.
  4. Kapal yang berbobot 5-10 GT diberi nomor 1, 10-30 GT diberi nomor 2 dan lebih dari 30 GT diberi nomor 3.

Sedangkan izin berlayar diberikan oleh Syahbandar sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 40 ayat 1:

“Setiap kapal perikanan yang akan berlayar dari pelabuhan wajib memiliki Surat Izin Berlayar (SIB) atau Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan.”

 

  1. 3.    Pengolahan dan Pengawetan

Untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi pada ikan diperlukan pengolahan dan pengawetan supaya ikan tidak busuk ketika disimpan, ketentuan tentang itu diatur dalam Pasal 23 Qanun nomor 7 tahun 2010, yang menegaskan bahwa:  “Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota memberikan izin untuk usaha pengolahan dan pengawetan ikan.”[6]

Qanun tersebut juga mewajibkan semua pihak yang mengolah dan mengawetkan ikan untuk menjaga standar mutu supaya menjamin perlindungan konsumen, serta memiliki izin usaha:

  1. Pengolahan dan pengawetan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 harus memenuhi standar mutu dan menggunakan cara-cara yang islami, bersih, terjamin kesehatan dan keamanan bagi konsumen
  2. Kegiatan pengolahan dan pengawetan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memiliki:
  3. Usaha skala menengah dan besar:
    1. usaha perdaganan dalam negeri harus memiliki sertifikat keterangan mutu yang hanya dapat diterbitkan terhadap produk perikanan yang berasal dari Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang telah memiliki sertifikat kelayakan pengolahan (SKP)
    2. untuk perdagangan luar negeri harus memiliki sertifikat kesehatan yang hanya dapat diterbitkan terhadap produk perikanan yang berasal dari UPI yang telah meiliki SKP.
      1. Usaha skala kecil harus memiliki penomoran industri rumah tangga[7]

 

  1. 4.    Pemasaran

Prinsip-prinsip pemasaran yang diatur dalam pasal 25 Qanun nomor 7 tahun 2010 mengharuskan produk yang dipasarkan harus dijamin mutu, kebersihan, kesehatan,  keamanan dan halal bagi konsumen. Juga tidak dibernarkan untuk dikuasai dan didominasi oleh pelaku usaha tertentu dengan cara monopoli sehingga merugikan penangkap dan pembudidaya ikan serta konsumen.

Untuk menghindari monopoli illegal terhadap marketing ikan, Qanun mengharuskan diadakannya pelelangan terbuka terhadap produk yang akan dijual di pusat pemasaran ikan.

Untuk mengontrol semua pelaku bisnis marketing ini Qanun mewajibkan Pelaku usaha pemasaran ikan dari dan ke Aceh harus mendapat izin dari pemerintah Aceh, dan untuk menjamin stok dalam negeri selalu tersedia pelaku pemasaran harus menjamin kestabilan dan ketersediaan stok ikan untuk konsumsi masyarakat Aceh.[8]

Semua hal terkait jumlah ikan, jenis ikan, dan daerah tujuan pemasaran ikan akan diatur dengan peraturan gubernur.[9]

Untuk mengontrol usaha pemasaran ikan, maka dilakukan sertifikasi yang harus merujuk sesuai dengan standar sertifikat dari karantina ikan[10].

 

  1. 5.    Penanaman modal

Qanun nomor 7 tahun 2010 memberikan peluang adanya penanaman modal baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dari dalam negeri. Dalam pasal 57 disebutkan: “Pemerintah Aceh memberikan izin terhadap penanaman modal bidang perikanan.”

Penanaman modal tersebut diberikan kepada Warga Negara Indonesia dan badan hukum Indonesia atau Warga Negara Asing dan badan hukum asing yang harus berdomisili atau berkantor di Aceh.[11]

Untuk menjamin tertampungnya tenaga kerja lokal dalam bidang penanaman modal tersebut, Qanun mewajibkan semua penanam modal untuk menggunakan tenaga kerja lokal dan tenaga ahli yang tersedia di Aceh. Sedangkan bagi tenaga ahli luar Aceh yang direkrut jika tidak adanya tenaga ahli dari Aceh, harus terdaftar dan mendapat izin pemerintah Aceh terlebih dahulu.[12]

Sedangkan untuk menjamin keberlanjutan investasi setelah berakhirnya masa kerja investor tersebut diwajibkan adanya alih teknologi kepada perusahaan lokal sebelum berakhirnya penanaman modal.[13]

Untuk memberdayakan perusahaan lokal perusahaan penanam modal dalam melakukan kegiatan usahanya wajib melibatkan pelaku usaha lokal sebagai mitra kerja.[14]

Dalam rangka mendorong investasi di bidang perikanan Qanun memberikan kemudahan kepada penanam modal berupa beberapa insentif, seperti pembebasan biaya pelayanan perizinan dalam rangka penanaman modal, memberikan keringanan pajak daerah sampai dengan 50 persen selama 5 tahun sejak kegiatan penanaman modal dimulai.[15]

 

  1. 6.      Pajak dan Retribusi

Dalam pasal 47 Qanun nomor 7 tahun 2010 menegaskan hak pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota untuk memungut pajak dan retribusi atas usaha perikanan, sehingga usaha tersebut menjadi salah satu dari sumber Penghasilan Asli Daeerah (PAD).[16]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 2.     Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2010

 

Masyarakat pesisir yang umumnya berpendidikan rendah biasanya memiliki kompetensi yang rendah di bidang pengembangan dan pengelolaan perikanan, walaupun secara tradisional mereka sudah menggeluti usaha tersebut secara turun-temurun.

Supaya pengelolaan perikanan tidak berakibat negatif bagi masyarakat pesisir, Qanun nomor 7 tahun 2010 mengharuskan Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan di dalam dan luar negeri serta penyuluhan di bidang perikanan untuk meningkatkan sumber daya manusia perikanan.[17]

Untuk menjamin keterlibatan masyarakat nelayan secara luas, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota wajib memfasilitasi dan memberikan kemudahan dalam memperoleh legalitas usaha untuk nelayan kecil, pembudidaya ikan skala kecil, pengumpul ikan, pedagang ikan, pengolah ikan, dan masyarakat pesisir lainnya termasuk kaum perempuan.[18]

Untuk mengatasi persoalan biaya dan modal, Pemerintah Acehharus memfasilitasi sumber pembiayaan kepada nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan, dan masyarakat pesisir lainnya termasuk kaum perempuan, dengan membuka akses ke perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya, juga harus memberikan subsidi bunga atau bagi hasil untuk kredit/pembiayaan.[19]

 

Perlindungan Nelayan

Masyarakat nelayan sebagai penduduk asli di pesisir harus diberikan perlindungan supaya wilayah penangkapan ikan dan kawasan budidaya ikan yang menjadi sumber mata pencahariannya tidak rusak atau punah. [20]

Untuk menjamin nelayan kecil tidak terusik dengan adanya investasi di bidang perikanan, Qanun nomor 7 tahun 2010 memberikan kebebasan kepada nelayan kecil untuk menangkap ikan di seluruh wilayah penangkapan ikan Aceh.[21]

Dalam rangka memberdayakan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota memberdayakan harus menyediakan:

  1. Fasilitas skim kredit perbankan atau baga keuangan lainnya, untuk modal usaha dengan cara yang mudah dan bunga pinjaman yang rendah
  2. Fasilitas pembentukan lembaga keuangan mikro
  3. Penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengolahan dan pemasaran ikan[22]

 

Konservasi Sumber Daya Ikan:

Pengolaan perikanan dan investasi di sektor perikanan tidak boleh merusak lingkungan dan harus memperhatikan wilayah konservasi. Hal tersebut diatur dalam pasal 21 dan 52 Qanun nomor 7 tahun 2010.

Dalam Pasal 21 ayat 2 disebutkan:

“Penetapan wilayah pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memperhatikan kawasan lindung dan konservasi, mencegah terjadinya pencemaran, kerusakan lingkungan sumber daya ikan dan tidak menimbulkan gangguan lalu lintas pelayaran.”

Sedangkan dalam pasal 52 ayat 1 kembali ditegaskan: “Setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan wajib memperhatikan wilayah konservasi yang telah ditetapkan.”

Untuk memastikan terlaksananya pasal 21 dan 52 di atas maka ditetapkan beberapa larangan dalam proses penangkapan ikan, yaitu:

  1. Dengan menggunakan alat tangkap trawl atau sejenisnya
  2. Dengan menggunakan alat peledak
  3. Dengan menggunakan bahan-bahan beracun atau sejenisnya[23]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 3.     Akibat Hukum Jika Melanggar Qanun Tentang Perikanan

 

Dalam Pasal 82 Qanun nomor 7 tahun 2010 disebutkan bahwa hukuman/sanksi pidana dikenakan jika melanggar ketentuan dalam beberapa pasal berikut:

  1. 1.        Pasal 21 ayat 2, yang berisi tentang: Penetapan wilayah pembudidayaan ikan, kawasan lindung dan konservasi, mencegah terjadinya pencemaran, kerusakan lingkungan sumber daya ikan dan tidak menimbulkan gangguan lalu lintas pelayaran.
  2. 2.       pasal 24 ayat 1, tentang: Pengolahan dan pengawetan ikan, standar mutu dan menggunakan cara-cara yang islami, bersih, terjamin kesehatan dan keamanan bagi konsumen.
    1. 3.       pasal 25 ayat 2, ayat 4, dan ayat 5, tentang: Produk perikanan yang dipasarkan wajib dijamin mutu, kebersihan, kesehatan, keamanan, dan halal bagi konsumen. wajib dilakukan melalui pelelangan secara terbuka di pusat pemasaran ikan. Pelaku usaha pemasaran ikan dari dan ke Aceh harus mendapat izin dari pemerintah Aceh.
    2. 4.       pasal 26 ayat 2, tentang: Pemasaran harus berdasarkan sertifikat dari karantina ikan.
    3. 5.       pasal 37, yang berisi tentang:  kewajiban memiliki Surat izin usaha Perikanan (SIUP), SIUP bidang budidaya. Surat izin penangkapan ikan (SIPI), dan Surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI).
    4. 6.       pasal 39, yang berisi tentang: Setiap kapal yang diperuntukkan untuk penangkapan ikan wajib memiliki SIPI, dan untuk kapal pengangkut ikan wajib memiliki SIKPI. Kapal perikanan yang diberikan izin ditentukan nomor penandaan kapal yang didasarkan pada bobot kapal dan zona tangkap.
    5. 7.       pasal 40 ayat 1, tentang: Setiap kapal perikanan yang akan berlayar dari pelabuhan wajib memiliki Surat Izin Berlayar (SIB) atau Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan.pasal 47, yang berbunyi: “Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berhak memungut pajak dan retribusi atas usaha perikanan.”
    6. 8.       pasal 52 ayat 1, tentang: Setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan wajib memperhatikan wilayah konservasi yang telah ditetapkan.
    7. 9.       pasal 59 ayat 1 dan 2, tentang: Perusahaan penanaman modal wajib menggunakan tenaga kerja lokal dan tenaga ahli yang tersedia di Aceh. Penggunaan tenaga ahli yang tidak tersedia di Aceh harus terdaftar dan mendapat izin pemerintah Aceh.

 

Pelanggaran terhadap pasal-pasal di atas adalah tindak pidana yang merupakan pelanggaran yang dapat dihukum dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).[24]


[1] Qanun Aceh nomor 7 tahun 2010 tentang perikanan, bab 1, pasa 1, ayat 14

[2] Ibid, bab 2, pasal 3

[3] Ibid, bab V, pasal 14

[4] Ibid, pasal 19, ayat 5, 6, 7.

[5] Ibid, pasal 43.

[6] Ibid, pasal 23

[7] Ibid, pasal 24

[8] Lihat Qanun nomor 7 tahun 2010 tentang perikanan pasal 25, ayat 1 sampai 5

[9] Lihat Qanun nomor 7 tahun 2010 tentang perikanan pasal 22 ayat 5

[10] Lihat Qanun nomor 7 tahun 2010 tentang perikanan pasal 26 ayat 2

[11] Qanun nomor 7 tahun 2010 tentang perikanan pasal 57

[12] Ibid, pasal 59, ayat 1 dan 2

[13] Ibid, pasal 59, ayat 4

[14] Ibid, pasal 61

[15] Ibid, pasal 58

[16] Lihat Qanun nomor 7 tahun 2010 tentang perikanan pasal 47 ayat 1

[17] Lihat Qanun nomor 7 tahun 2010 tentang perikanan pasal 27

[18] Lihat Qanun nomor 7 tahun 2010 tentang perikanan pasal 28

[19] Lihat Qanun nomor 7 tahun 2010 tentang perikanan pasal 29

[20] Lihat Qanun nomor 7 tahun 2010 tentang perikanan pasal 71

[21] Qanun nomor 7 tahun 2010 tentang perikanan pasal 73

[22] Ibid, pasal 72

[23] Ibid, pasal 79

[24] Lihat Qanun nomor 7 tahun 2010 tentang perikanan pasal 82

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s