Teori Sosiologi Hukum


"Mulyadi Nurdin"

Mulyadi Nurdin

Oleh Mulyadi Nurdin, Lc

1.       Teori dan Metode dalam sosiologi hukum
Ada dua teori besar yang patut mendapat perhatian, yaitu teori struktural-fungsional dan teori konflik. Keduanya bertentangan.

Teori struktural:
Setiap adalah masyarakat relatif konsisten, yang merupakan struktur elemen yang stabil
Setiap masyarakat merupakan struktur elemen yang terintegrasi dengan baik
Setiap elemen dalam masyarakat mempunyai fungsi sendiri, memberikan sumbangannya untuk mempertahankan bangunan sistem yang ada
Setiap struktur sosial bekerja atas dasar konsensus nilai oleh para anggotanya
Teori konflik:
Setiap masyarakat, setiap saat selalu dihadapkan kepada perubahan-perubahan sosial
Setiap masyarakat dalam bidangnya selalu memperlihatkan adanya ketidakcocokan dan konflik sosial
Setiap masyarakat didasarkan pada pemaksaan oleh segolongan anggota masyarakat terhadap anggota masyarakat lainnya.

Metode dalam sosiologi hukum secara garis besar dan singkat bertumpu pada kedua komponen, yaitu komponen data dan teori. Secara sedikit terperinci ia dapat dirumuskan sebagai berikut (schuyt, 1971:189):
Membuat abstraksi atas dasar pengamatan yang telah dilakukan mengenao masalah yang dipelajari.

Menemukan hubungan dari abstraksi ini (menyusun korelasi variabel2)
Akhirnya membuat penjelasan dan atau prediksi atas dasar hubungan tersebut.

2.       Negara, masyarakat, hukum, dan perubahan sosial di Indonesia
Sistem negara indonesia yang bedasarkan UUD 1945 memiliki pesonanya sendiri yang mampu meresapkan serta merenungkan pikiran  yang dituangkan disitu, dan mampu menjangkau puluhan tahun sesudahnya, relevansinya juga masih ada dalam menghadapi persoalan bangsa hingga kini.

Apabila kita akan membangun hukum indonesia baru melalui jalan yang ditunjukkan oleh UUD, kita dituntut untuk memperhatikan dengan seksama suasana, perubahan, serta dinamika sosial yang berlangsung dalam masyarakat.
Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan dalam UUD ini sangat mendasar maknanya dan diharapkan akan menjadi acuan yang penting dalam teorisasi hukum di negeri ini.

Perubahan sosial dan Krisis sosial
Krisis sosial tidak dapat dihindari, apabila suatu bangsa harus berhadapan dengan perubahan2 besar dalam waktu yang begitu serempak. Mengenali suatu keadaan sebagai suatu krisis sosial, serta mencoba memahaminya dengan baik, adalah suatu hal yang penting dilakukan bangsa kita.

Masyarakat indonesia dan hukumnya
Peraturan2 sebagai subtansi hukum adalah kaidah2 yang tidak bisa mengeksekusi sendiri sanksinya. Ia juga mengandung janji2 yang hanya bisa dilaksanakan melalui campur tangan manusia, di samping itu sumber daya yang dibutuhkan oleh hukum juga meliputi yang lain, seperti alam, ekonomi dan politik.

Pemerintah juga berperan penting dalam penegakan hukum di Indonesia, hal itu dilakukan dalam rangka mencapai kesejahteraan bagi rakyatnya, sehingga ia membutuhkan suasana yang kondusif dalam menjalankan tugasnya. Walau dalam perjalanannya konflik hukum juga sering terjadi.
Di samping itu militer juga masih menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hukum di indonesia.

3.       Wanita dalam proses transformasi ke masyarakat industri
Perubahan peran wanita di indonesia terjadi sangat drastis dan mencolok seiring perubahan zaman dari agraris menjadi industri, peran wanita jauh lebih banyak berubah dibandingkan peran pria yang tidak mengalami perubahan berarti.

Masyarakat industri
Yaitu sebagai masyarakat yang dengan sistemis, teratur, dan progresif menerapkan ilmu dan teknologi ke dalam produksi barang dan jasa. Industrialisasi juga disebut sebagai suatu revolusi. Industrialisasi bukan hanya pendirian pabrik,tapi sudah  menjadi kebudayaan baru, ia juga berarti revolusi kebudayaan.
Kartini telah menginspirasi wanita indonesia untuk bangkit dan berkembang, ia menjadi simbol kebebasan dan modernisasi bagi wanita.

4.       Menghadapi kemelut dengan membangun suatu kultur berhukum yang baru
Hukum di indonesia masih jauh dari ideal, pada masa era 50,an penegakan hukum sudah bagus namun perlahan-lahan mengalami penurunan di era Suharto.

Hukum modern menganut prinsip bahwa hukum merupakan konstitusi tertuls dan dibuat dengan sengaja oleh manusia, hukum modern juga diidentikkan dengan hukum negara.

Bahkan hukum modern merupakan sistem hukum yang sebenarnya. Hukum tidak sederhana lagi seperti ribuan tahun yang lalu. Sebelum hukum modern, hukum diidentikkan dengan keadilan.

Hukum sekarang berarti bicara realitas baru yaitu peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari materi subtansial maupun prosedural. Hukum sudah  bercabang bukan semata-mata tempat keadilan, misalnya orang ke pengadilan yang tugasnya juga menerapkan peraturan perundang2an, yang membutuhkan proses. Misalnya upaya memberantas korupsi mengalami kendala teknis.

Ilmu hukum adalah ilmu perilaku, hukum hanya teks, yang menggerakkannya adalah manusia, sehingga perlu mobilisasi hukum dari tekstual menjadi aktual.

Liberal individualistis adalah sistem hukum yang liberal namun menjunjung tinggi kemerdekaan individu.

Merancang suatu  sistem peradilan pidana
Menggagas perubahan hukum tidak dilakukan dengan mengkutak-katik peraturan atau teks, melainkan dimulai dari mengubah siasat (strategi) penegakan hukum, yaitu  melibatkan unsur dan peranan manusia.
Hukum dan kosmologi

Tidak semua dunia memiliki kosmologi yang sama, di  barat masyarakat cenderung individual, di timur masyarakat lebih menempatkan individu tidak independen penuh, tetapi bagian integral dari masyarakatnya yang berkehidupan kolektif komunal, sehingga psikologi hukumnya juga  berbeda.
Di indonesia lebih mementingkan harmoni dan hubungan baik dengan orang lain daripada menggunakan jalir hukum.

Membangun hukum berkultur baru
Tidak semua prinsip hukum yang liberal individualistis cocok bagi semua negara, oleh sebab itu diperlukan sistem kultur peradilan baru yang diyakini cocok dengan kondisi masyarakat tertentu, yang lebih berpihak pada kepentingan komunitas. Sistem liberal individualistik telah mengalami banyak kegagalan di Amerika misalnya.

Dalam hukum progresif harus berani melakukan pembelokan (twist) terhadap sistem yang ada dengan melakukan intervensi yang nyata, dengan membangun kultur peradilan baru yang lebih komunal dan kolektif, juga lebih menjamin keadilan kepada rakyat.

5.       Hukum, kekerasan, dan penganiayaan
Kekerasan dibagi dua: kekerasan yang dilakukan oleh negara melalui perangkat hukumnya, dan kekerasan yang dilakukan oleh warga negara biasa (weber, 1954:5).
Pada hal yang pertama, kekerasan itu merupakan sesuatu yang dibolehkan, sedangkan pada yang kedua merupakan sesuatu yang harus ditolak.

Penggunaan kekerasan dalam hukum sudah menjadi karekteristik dari hukum yang berlaku di dunia sekarang pada umumnya. Berbeda dengan sistem hukum yang berlaku zaman dahulu yang berasal dari adat masyarakat setempat yang tidak menggunakan paksaan dan kekerasan.

Hukum, polisi dan penggunaan kekerasan
Kalau hukum adalah kekerasan, maka kekerasan itu dilaksanakan secara konkrit oleh alat perlengkapan hukum yang bernama polisi. Polisi bisa disebut hukum yang berjalan. Apabila penggunaan kekerasan telah melampaui batas yang diizinkan atau disahkan oleh hukum itu sendiri, berarti kita bicara hukum dan penganiayaan, dikatakan hukum yang menganiaya jika ia telah melampaui batas yang dibuatnya sendiri.

6.       Diskresi, polisi sipil, dan berbagai masalah lain (hal 101)
Polisi merupakan profesi yang unik, ia merupakan perpaduan antara kekuatan dan pelayanan, yang pada prinsipnya masing2 berdiri sendiri, ia juga perpaduan kekerasan dan kelembutan. Polisi memborong semua pekerjaan polisi, jaksa, dan hakim sekaligus.

Diskresi kepolisian dalam UU No. 2 tahun 2002 berbunyi:
Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut  penilaiannya.

Diskresi tersebut dirumuskan sebagai “dalam keadaan yang sangat perlu”, dengan mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Diskresi dibutuhkan oleh polisi karena ia bukan hanya penegak hukum, tetapi juga penjaga ketertiban yang bertugas mengusahakan kedamaian dan ketertiban, keduanya sulit dijabarkan secara rinci.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, polisi tidak ada pilihan karena jelas aturanya, tetapi dalam menjalankan tugas sebagai penjaga dan pemelihara ketertiban akan sangat rumit karena tidak ada rujukan yang jelas. Penegakan hukum adalah pekerjaan yang berhubungan dengan hukum, sedangkan menjaga ketertiban adalah sosiologis.

Diskresi tetap diperlukan, karena aturan hukum biasanya dibuat sesuai asumsi legislator, tetapi dalam pelaksanaannya kadang-kadang tidak sesuai dengan realita, maka pada tertentu polisi bisa mengambil inisiatif, seperti mengambil alih fungsi lampu merah dalam aturan lalu lintas, ketika itu diskresi dimulai.

Polisi dalam menjalankan tugasnya memiliki banyak pilihan, yaitu:

  1. Melakukan penahanan
  2. Melakukan mediasi
  3. Merujuk ke pihak lain (bantuan hukum)
  4. Tidak melakukan tindakan sama sekali dan pergi

Dalam menjalankan diskresi tersebut, faktor etika sangat menentukan, diharapkan etika dapat membantu polisi dalam melakukannya.

Istilah polisi sipil dimunculkan supaya polisi lebih mengedepankan pelayanan daripada kekerasan, sehingga dalam bekerja walaupun ia berseragam, tetapi hatinya tetap seperti rakyat biasa.

7.       Sepuluh tahun reformasi hukum
Belum terjadi reformasi hukum di Indonesia, walau telah dibentuk Komisi Hukum Nasional (KHN) namun tidak berjalan dan tenggelam dalam eforia hiruk pikuk perubahan politik.  Bandingkan dengan revolusi Meiji, pada tahun 1889 jepang berhasil membuat sebuah konstitusi modern, hanya dalam waktu 10 tahun jepang telah berhasil mengubah hukumnya menjadi modern sama sekali.
Dibandingkan dengan jepang, reformasi hukum di Indonesia berjalan sangat lamban.

8.       Hukum dan undang-undang diproyeksikan pada perwujudan kehidupan negara dan bangsa berkualitas
Hukum dibaca sebagai undang-undang, hukum berkelindan dengan UU, hukum tampil sebagai UU adalah fenomena baru dibanding perjalanan hukum manusia yang sudah ribuan tahun.

Sejak adanya sistem hukum modernn yang rasional, maka proses hukum mulai dari pembuatan hingga ke peradilan dan administrasinya juga rasional. Sehingga membuat suatu kultur hukum yang baru. Hukum tidak lagi semata-mata urusan keadilan tetapi juga pengoperasian peraturan yang dibuat secara rasional.

Peradilan, pengadilan, mengadili, lalu berubah juga menjadi tempat diterapkannya UU, bukan semata2 tempat mencari keadilan.

9.       Sosiologi sengketa pertanahan
Secara fisik administrasi negara memang jauh lebih unggul daripada masyarakat adat. Tetapi keunggulan itu tidak bisa menyingkirkan sama sekali masyarakat adat yang sudah mengakar itu. “Domein Verklering” (DV) adalah suatu konstruksi yuridis untuk melegitimasi kekuasaan dan kewenangan negara untuk mengatur dan mengalokasikan tanah. DV itu bukan realitas empirik.

Menjadikan hukum adat sebagai landasan hukum pertanahan di Indonesia belum menyelesaikan permasalahan secara baik. Kita, khususnya komunitas hukum, lupa menyatukan hukum negara (baca: hukum modern) dengan hukum adat adalah ibarat memasukkan kambing dan singa dalam satu kandang.

Situasi Sosial
Situasi sosial adalah potret mengenai keadaan kini, baik yang tampak dalam bentuk ada, maupun dalam bentuk dinamika/proses. Dari sisi negatif ia berupa kemiskinan, kesenjangan”, ketidakadilan sosial-ekonomi, ratio penduduk dan tanah, kerusakan lingkungan dan lain-lain. Dalam bentuk dinamika adalah konflik-konflik dan kriminalitas.

Demonstrasi-demonstrasi yang di sana-sini sudah bersifat merusak dapat juga dimasukkan ke dalam kategori situasi sosial. Sekalian potret situasi sosial ini tidak muncul secara spontan, melainkan merupakan produk dari dinamika tertentu  dalam masyarakat. Oleh sebab itu, penyelesaiannya tidak bisa hanya bersifat represif, melainkan juga pre-emtif dengan mencari sumber masalah dan menanganinya.

Pemicu
Situasi-situasi sosial muncul karena adanya faktor-faktor pemicu yang dibicarakan berikut ini.
Sudah sejak paruh pertama abad keduapuluh masalah kependudukan menyebabkan muncul masalah pertanahan, seperti di Jawa Tengah dan Timur. Tekanan jumiah penduduk terhadap luas tanah yang tidak bertambah menimbulkan kemiskinan. Diselesaikan melalui program transmigrasi sejak zaman kolonial, yaitu memindahkan penduduk daerah padat di Jawa Tengah ke Lampung.

Modernisasi, industrialisasi, yang kemudian tampil dalam bentuk pembangunan nasional merupakan  pemicu yang lain. Hal tersebut berkaitan dengan politik pembangunan. Politik pembangunan yang meninggalkan rakyat berdampak besar terhadap munculnya sengketa pertanahan.

penyelesaian
Penyelesaian sengketa pertanahan sebaiknya dilihat sebagai suatu konser besar dimana masing-masing sektor mengambil peranan. Di atas sudah diuraikan secara singkat betapa banyak faktor yang terlibat dan masing-masing membutuhkan cara, teknik dan kearifannya sendiri untuk menghadapinya.

Kepadatan penduduk diselesaikan antara lain dengan transmigrasi dan prograrn Keluarga Berencana. Irama atau tempo pembangunan juga perlu dikendalikan, sebab pembangunan yang terlalu cepat telah menimbulkan banyak kerusakan, b aik fisik maupun sosial.

10.   Sosiologi hukuman mati
Indonesia masih mencantumkan ancaman hukuman mati sebagai salah satu bentuk ancaman hukuman dalam hukum positifnya. Oleh sebab itu, maka hukuman mati merupakan satu bentuk hukuman yang secara perundang-undangan masih sah dilakukan di negeri ini.

Hukuman mati berbicara mengenai suatu cara penghukuman yang mengakibatkan matinya seseorang. Maka di sini persoalan kematian menjadi sentral.

Pertama, kematian lazim diterima sebagai suatu peristiwa fisik. Bagaimana cara menjalankan hukuman itu dan kapan terpidana itu dinyatakan telah mati, semua ditentukan oleh batasan kematian fisik. Biasanya seorang dokter hadir pada saat pelaksanaan hukuman mati tersebut dan ialah ahli yang menentukan terpidana mati akhirnya sudah meninggal. Bentuk hukuman mati sebagai pidana fisik itulah yang sudah terpatri dalam pikiran orang, apabila berbicara tentang hukuman mati.

Apabila digunakan optik sosiologis, maka kita akan tergoda untuk mempertanyakan kemungkinan-kemungkinan adanya kematian yang tidak hanya fisik, melainkan juga sosial. Dari optik sosiologis, seseorang dapat disebut masih hidup secara fisik, tetapi sekaligus mengalami kematian sosial. Hal itu terjadi apabila seseorang berada dalam kondisi sosial sedemikian rupa, sehingga kebebasannya untuk melakukan aktivitas sosial dirampas habis.

11.   Kebebesan ekspresi dan hak asasi manusia
Dalam risalah ini Hak Asasi Manuia (HAM) dibahas secara sosiologis. Dalam konteks pembahasan yang demikian itu masalah HAM tidak dilihat sebagai sesuatu yang abstrak dan normatif, melainkan dilihat sebagai persoalan nyata dalam masyarakat. Istilah yang sudah menjadi popular adalah “membumikan HAM ke dalam masyarakat dan kehidupan Indonesia”.

HAM adalah karya manusia, bukan suatu  risalah yang turun dari langit. Oleh karena itu, ia memiliki sejarah, latar belakang sosial, kultural dan sebagainya. Banyak diakui, HAM ini adalah karya peradaban manusia yang west centric, western experience, western -style human righ (Bauer & Bell, 1999).

Deklarasi HAM PBB juga tidak dapat dipisahkan dari reaksi terhadap kebringasan yang terjadi antara tahun 1933-1945, yang dilakukan oleh penguasa nasional-sosialis (Nazi) Jerman. Bisa dikatakan, HAM muncul karena kekeliruan-kekeliruan dan sebagai koreksi terhadap Barat sendiri yang notabene berakar pada filsafat individualisme seperti akan diuraikan nanti di bawah.

Melihat perkembangan dan perubahan yang signifikan dalam pemahaman tentang HAM, sebagaimana ditunjukkan oleh PBB, maka tentunya semua teks HAM perlu dibaca ulang dan dipahami dalam konteks dengan perkembangan tersebut, termasuk membaca Pasal 19  Dekalarasi HAM 1948 di atas.

Pada waktu Indonesia (Komisi Nasional HAM) membuat ‘Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia 1998-2003′, prioritas diletakkan pada bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang nyata, seperti penyiksaan, penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi, diskriminasi rasial, genosida dan perdagangan manusia. Program-program rencana aksi tersebut seharusnya diperbaharui setiap lima tahun.

12.   Delik pers dan dunia jurnalis
Hari ini, pers dan para jurnalis Indonesia, juga sedang menggugat hukum yang mengatur kehidupan dan pekerjaan mereka. Pers merasa kurang memiliki ruang kebebasan untuk dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Sebagai seorang yang berada di luar dunia profesi jurnalis, tentu saja tidak dapat merasakan sepenuhnya apa yang disebut distorsi terhadap ruang kebebasan, seperti dirasakan oleh mereka. Maka tulisan ini juga dilihat dari optik tersebut dan agar teman-teman jurnalis bisa memahaminya.

Siapa sebetulnya pelaku-pelaku yang menyebabkan para jurnalis merasa kurang dalam menjalankan tugasnya? Ada sejumlah pelaku yang menonjol, yaitu para legislator, polisi, jaksa dan hakim. Para legislator ditunjuk sebagai pelaku, karena hukum di Indonesia adalah produk mereka. Kemudian para polisi, jaksa dan hakim, karena merekalah yang akhirnya menjatuhkan putusan terhadap para jurnalis, yaitu apakah mereka bersalah atau tidak. Sekalipun sama-sama memiliki saham dalam mengusik habitat para jurnalis, tetapi sifatnya berbeda-beda.

Porsi penting memang dipegang oleh para legislator, sebab mereka itulah yang mendesain struktur dan atrnosfer dunia jurnalis. Tetapi, para jurnalis dapat saja bersikap membangkang dan menolak (disobedient) terhadap produk-produk legislatif, sementara para legislator tidak dapat berbuat apa-apa. Legislator memang berwenang membuat undang-undang, tetapi tidak berwenang untuk menjalankan dan memutuskan. Di tangan mereka yang disebut penegak hukum itulah akhirnya nasib para jurnalis berada. Bagaimanapun desain disiapkan oleh para legislator, tetapi para penegak hukum itu tetap memiliki saham penting dalam “menemukan nasib” para jurnalis.

disadur dari buku, Sosiologi hukum, Karya Prof. Dr. Satjipto Rahardjo

2 comments on “Teori Sosiologi Hukum

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s