Saatnya Menghargai Petani


Saatnya Menghargai Petani

HARI Pangan Sedunia (HPS) diperingati setiap tahun pada bulan Oktober. Tahun ini peringatan HPS berlangsung pada 19-22 Oktober 2010 di Nusa Tenggara Barat, sedangkan tahun lalu diadakan di Komplek Candi Prambanan Yogyakarta.

HPS didirikan oleh negara-negara anggota Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) pada konferensi umum ke-20 bulan November 1979. Pada saat itu, peserta konferensi menyepakati, perayaan Hari Pangan Sedunia dilaksanakan setiap tanggal 20 Oktober, yaitu tanggal berdirinya FAO.

Tema yang diusung pada HPS ke 30 tahun ini adalah “Kemandirian Pangan untuk Memerangi Kelaparan”. Isu kemandirian pangan dan kelaparan tetap menjadi penting untuk dipikirkan oleh semua pihak, tidak hanya pemerintah namun juga untuk menggugah kesadaran masyarakat terhadap masalah pangan di dunia dan membangun solidaritas untuk mengurangi kelaparan dan kemiskinan.

Urusan makan memang tidak dapat dianggap hal sepele dan bukan sekadar masalah perut, juga berkaitan dengan politik. Justru semakin susahnya mengatur negeri ini karena urusan perut rakyat yang belum terpenuhi secara layak. Pramoedya A. Toer pernah menuturkan sebuah kisah tentang seorang raja di Cina yang pusing memikirkan kondisi rakyatnya di tengah hantu pemberontakan. Sang penasihat membisikkan kalimat melegakan: “Buatlah rakyat menjadi kenyang sehingga mereka tenang. Jangan biarkan mereka kelaparan!”.  Nasihat itu ternyata ampuh meredam pemberontak.

Pemikir Thomas Robert Malthus juga meramalkan sesuatu yang berhubungan dengan urusan pangan. Ia meramalkan pertambahan penduduk berlangsung menurut deret ukur, sedangkan persediaan makanan bertambah seperti deret hitung. Dengan teori tersebut kita dapat memperhitungkan bahwa suatu saat manusia di bumi akan mengalami kekurangan pangan. Kekhawatiran tersebut justru saat sekarang mulai dirasakan oleh negara-negara di belahan dunia termasuk Indonesia.

Di beberapa provinsi, masih dilaporkan rawan pangan yang identik dengan kemiskinan dan kelaparan. Dengan demikian urusan makan tetap tak dapat dipandang sebelah mata. Ketika manusia lapar segala hal dapat terjadi bahkan seseorang rela mempertaruhkan nyawa sekalipun. Berbagai cara dan strategi ditempuh untuk mengisi perut mereka. Oleh karena itu HPS harus menjadi tonggak bagi pemerintah untuk menata kebijakan pangan nasional. Lebih-lebih, berdasarkan indeks kelaparan global yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia termasuk negara yang ‘serius’  terancam rawan pangan. Bahkan  diperkirakan awal tahun 2011 akan terjadi rawan pangan akibat cuaca ekstrem.

Provinsi Aceh saat ini memiliki 367.000 hektare areal sawah, terdiri 157.000 ha sawah tadah hujan, 65.000 ha beririgasi teknis, 59.000 ha irigasi setengah teknis, 48.000 ha irigasi sederhana, dan 46.000 ha irigasi desa.

Secara umum dengan jumlah areal seluas itu, pangan Aceh cukup aman. Selain padi yang menjadi komoditas utama, Aceh juga potensial dengan kedelai, kacang tanah, kacang hijau dan jagung. Dengan produktivitas rata-rata gabah 4,2 ton/ ha saja, Aceh sudah surplus beras, belum lagi komoditas palawija. Apalagi hasil kajian Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh di beberapa daerah dengan introduksi beberapa varietas unggul baru, umur bibit muda dan modifikasi sistem tanam, produktivitas mampu mencapai rata-rata 7,5 ton/ha, tentu saja pemenuhan target produksi gabah Aceh tahun 2010 sebesar 1,6 juta ton menjadi tak masalah untuk diraih. Artinya dari segi teknologi kita tidak perlu khawatir, karena saat ini paket teknologi adaptif spesifik lokasi sudah tersedia. Untuk lahan sawah misalnya, petani telah memungkinkan memanen tiga sampai empat kali dalam setahun dengan cara menggilir padi dengan tanaman palawija. Aceh juga memiliki lahan kering/tegalan yang cukup luas yang belum dimanfaatkan secara optimal alias dibiarkan tertidur (sleeping land).

Namun demikian ancaman pangan tetap menghantui akibat anomali iklim yang susah diprediksi. Bencana banjir, kekeringan, hama penyakit kerap menyapa petani saban tahun. Tidak hanya itu, sarana produksi terutama pupuk bersubsidi sering tidak tersedia saat diperlukan petani dan masih terbatasnya jaringan irigasi. Ternyata masih banyak permasalahan krusial belum dapat diatasi dengan baik.

Menghargai Petani
Setiap kali memperingati HPS, selalu dikaitkan dengan kerawanan pangan yang perlu ditindaklanjuti dengan upaya peningkatan produksi. Namun kita sering melupakan perbaikan nasib petani sebagai pelaku dan produsen pangan. Bukankah selama ini nasib petani belum juga berubah ke arah yang lebih baik? Mereka diminta untuk bekerja keras untuk menghasilkan pangan yang cukup, namun belum diimbangi dengan tingkat pendapatan yang imbang. Nilai tukar petani cenderung rendah dan menjadi dilema petani dari tahun ke tahun. Ibarat dua lembaran warna yang kontras. Satu segi produksi telah mampu digenjot, namun di segi lain pendapatan mereka masih memprihatinkan.

Oleh karena itu saatnya sekarang lebih memperhatikan nasib petani dengan kebijakan yang memihak seperti memberi modal dengan suku bunga rendah, menyediakan sarana produksi yang murah, kebijakan harga yang layak dan prosesing hasil. Ini penting, mengingat sektor pertanian termasuk peternakan merupakan paling banyak menyerap tenaga kerja dari dulu sampai sekarang. Namun belakangan ini, banyak orang tidak tertarik lagi berkecimpung di bidang pertanian karena dianggap tidak menjanjikan (Aceh: tulak tong tinggai tem). Walhasil yang bekerja di sawah adalah generasi tua yang tidak produktif lagi serta susah diajak mengadopsi teknologi, sementara generasi muda dihinggapi rasa alergi dengan pertanian. Padahal Aceh sangat potensial untuk sektor pertanian, namun banyak yang belum tergarap. Modal besar yang kita miliki adalah lahan dan tenaga kerja. Sayangnya, sampai sekarang kita belum mampu mengandalkan apa-apa. Kita masih suka mendatangkan barang kebutuhan sehari-hari dari luar dengan berbagai alasan, termasuk daging dan telur.

Dengan demikian harus ada regulasi atau kebijakan di bidang pertanian sebagai bentuk kepedulian dan penghargaan bagi petani. Kalau tidak, ancaman pangan tetap menjadi momok yang menakutkan pada tahun-tahun mendatang. Selain kebijakan, dibutuhkan pula komitmen dan pemahaman yang totalitas semua pihak terutama para pengambil kebijakan termasuk wakil rakyat untuk membangun pertanian yang berkesinambungan atau jangka panjang tanpa melupakan nasib petani. Jangan ada lagi praktik busuk dan culas dalam membangun pertanian dengan menjual kemiskinan petani untuk mendapatkan proyek proyek.

Kita optimis jika pertanian dari hulu sampai hilir dibangun dengan semangat keterpaduan dan hati nurani, maka Aceh bakal jaya dan diperhitungkan. Petani juga akan makmur dan sejahtera. Semoga.

* Penulis, peneliti pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh.

‘Framework’ Humanis Syariat


‘Framework’ Humanis Syariat

Affan RamliOpini

SUDAH waktunya masyarakat sipil Aceh mengambil inisiatif lebih dari sebatas memberi reaksi setiap kali pemerintah membuat ulah dengan Syariat Islamnya. Reaksi-reaksi berbentuk protes selalu berguna tetapi tidak bertahan lama. Seperti reaksi protes terhadap Qanun Jinayah dan Qanun Hukum Acara Jinayah, protes terhadap upaya pencopotan camat perempuan di Plimbang, pemerkosaan yang dilakukan WH di langsa, dan kasus pencambukan terakhir di Jantho yang dialami dua perempuan tertuduh menjual nasi di siang hari bulan puasa.

Beberapa kasus tirani Syariat itu segera dilupakan sambil menunggu Dinas Syariat Islam dengan pasukannya (WH dan Satpol PP) membuat kasus baru, lalu kita kembali memberi reaksi serupa. Kita seperti dipaksa “menari” setiap kali pemerintah “menabuh genderang,” melelahkan. Padahal penerapan Syariat Islam oleh pemerintah di Aceh makin lama makin banyak memakan korban. Syariat dengan framework-nya saat ini selalu bagian dari masalah. Sampai kapan kita mampu memberi reaksi-reaksi sesaat?

Masyarakat sipil harus mengambil inisiatif lebih. Jika mengupayakan pembatalan otoritas pemerintah sekuler Aceh menerapkan beberapa hukum Syariat dinilai tidak mungkin, maka mendorong perubahan framework penerapan Syariat merupakan pilihan paling strategis. Masyarakat sipil harus membantu pemerintah mengeluarkan ‘positivisasi Syariat’ sebagai bagian dari masalah menjadi kerangka kerja menyelesaikan sejumlah masalah penting manusia di Aceh. Merumuskan framework humanis penerapan Syariat untuk menggeser ‘framework cambuk’ karya kaum moralis.

Hal ini juga yang dibicarakan oleh sekitar 300an sarjana muslim terkemuka dalam World Conference on Muslim Education pertama tahun 1977 di Mekah. Konferensi itu tidak merekomendasikan agar shariah law menggantikan civil law, tetapi mendesak untuk mengembangkan pengetahuan yang memadai tentang hukum Syariat yang memungkinkan pemerintah merespon dan menyelesaikan masalah-masalah masyarakatnya dengan solusi syariah (S.A. Ashraf: 1985).

Konferensi dunia 30 tahun lalu itu memberi perhatian utama mereka pada pengetahuan yang luas tentang Syariat dan menempatkan masalah masyarakat manusia pada posisi sentral. Itu artinya ada dua pekerjaan serius yang harus dilakukan. Bila dibawa dalam konteks Aceh, pekerjaan pertama adalah mengidentifikasi dengan baik hirarki masalah manusia Aceh. Perlu dirangkingkan ulang masalah-masalah ini: pemerintahan korup, seperempat penduduk Aceh miskin, trend munculnya tuan-tuan tanah baru, pelayanan kesehatan mahal dengan kualitas buruk, golongan pengusaha konstruksi yang tamak,  pengrusakan lingkungan oleh perusahaan pertambangan, keterbelakangan pendidikan, riba kaum perbankan, korban perang terabaikan, dan beberapa masalah sejenis dalam ranah utama sistem sosial, ekonomi, dan politik. Setelah itu lihat pula ranah moral dan kriminal, terkait zina, khalwat, khamar, pencurian, pemerkosaan, judi, orang tidak shalat dan tidak puasa, pedagang yang jual nasi siang hari bulan Ramadhan dan masalah lain sejenis.

Jika perangkingan terhadap masalah-masalah masyarakat manusia Aceh dan pemahaman yang baik terhadap semua masalah itu sudah dirumuskan, maka pekerjaan ke dua menunggu; menemukan jawaban Syariat terhadap masalah-masalah itu. Tentunya jawaban Syariat yang dirumuskan dari pengetahuan yang luas dan dalam atas Islam. Rumusan ini harus terlihat dalam buku-buku ilmiah yang ditulis oleh para sarjana dan teungku Aceh, hingga masyarakat tahu Islam punya jawaban atas semua masalah yang sedang mereka hadapi. Dan jawabannya bukan cambuk.

Hampir 10 tahun terakhir semua masalah manusia di Aceh ditangani oleh Syariat dengan cambuk. Masalah yang dianggap kecil (menjual nasi bulan puasa) dijawab dengan 2-3 kali cambuk, masalah menengah (khalwat, judi) dijawab dengan 8-9 kali cambuk, masalah lebih besar (zina) akan dijawab dengan 100 kali cambuk. Itu artinya Islam hanya memiliki satu jawaban atas masalah manusia di Aceh, yaitu cambuk.

Saya menduga, sebagian pasukan Dinas Syariat Islam mulai terjangkit candu mencambuk orang. Siapapun akan berpikir begitu jika membaca laporan yang ditulis oleh aktifis Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat dari wawancaranya dengan perempuan korban pencambukan di Jantho bulan lalu. Korban dan teman-temannya sedang mengasuh anak majikan, kebetulan anak majikan merasa panas dalam ruangan, maka mereka berinisiatif membuka pintu warung. Tiba-tiba 3 orang datang untuk membeli nasi, belakangan diketahui, ketiganya adalah satpol PP yang menyamar. Dalam kejadian tersebut, korban sudah menjelaskan, mereka sedang tidak buka untuk jualan. Tapi 3 penyemar  tersebut tetap memaksa untuk dilayani, mereka memaksa korban untuk menjual nasi. Korban yang merasa iba dengan kondisi mereka akhirnya melayani. Dan ternyata ini adalah jebakan yang dilakukan oleh satpol PP. Tidak lama kemudian, datang 3 mobil satpol PP untuk menggerebek warung, mengambil paksa beberapa barang di dapur, dan membekuk korban untuk diseret ke kantor satpol PP.

Jebakan-jebakan semacam ini yang dilakukan Satpol PP dari pandangan saya, menampakan kejanggalan serius dari cara pasukan Dinas Syariat Islam itu menerapkan hukum-hukum mereka. Tampaknya lebih kuat didorong oleh keinginan mencambuk lebih banyak orang, seperti ada kepuasaan dan perasaan mendapat pahala besar di sana. Pahaman Satpol PP itu akibat lansung dari ‘framework cambuk’ penerapan Syariat di Aceh. Framework yang dirumuskan secara tergesa-gesa oleh beberapa cendikiawan Aceh bermodalkan pengetahuan yang memprihatinkan tentang kemuliaan posisi manusia dalam Islam.

‘Framework cambuk’ harus segera diganti dengan framework baru Syariat. Organisasi-organisasi masyarakat sipil Aceh yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat harus menjadi inisiator bagi upaya membangun framework baru itu dan meyakinkan pemerintah bahwa framework baru yang humanis akan menjadi pedoman kerangka kerja semua pihak di Aceh dalam berhukum Syariat.

Mengingat perumusan framework baru itu mensyaratkan pengetahuan yang memadai tentang Islam dan jawabannya terhadap masalah manusia, maka world conference yang dihadiri oleh para pemuka cendikiawan muslim dunia harus diadakan di Aceh. Muktamar cendikiawan muslim dunia akan membantu menyediakan wacana intelektualitas yang cukup kaya sebagai bahan baku untuk diramu menjadi framework baru Syariat di Aceh, yaitu framework humanis, sebuah framework yang menempatkan manusia pada posisi penuh harga diri dan kemuliaan.

* Penulis adalah penulis buku “Merajam Dalil Syariat”.

http://www.serambinews.com/news/view/41488/framework-humanis-syariat

Menilai Fungsi Legislasi DPRA


Menilai Fungsi Legislasi DPRA

TaqwaddinOpini

MEMASUKI usia setahun Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) hasil Pemilu 2009, banyak pengamat dan media memberi nilai merah untuk rapor kinerja DPRA (Serambi Indonesia, 1 Oktober 2010). Masalahnya, objektifkah angka merah yang diberikan kepada lembaga perwakilan rakyat Aceh tersebut? Indikator apakah yang tepat digunakan untuk mengukur kinerja dan scooring prestasi para wakil rakyat? Dan, pentingkah kita menilai kinerja DPRA?

DPRA ada karena adanya rakyat. Keberadaan DPRA didasarkan pada suatu kontrak sosial kerakyatan melalui pemilu, di mana sejumlah orang mempercayakan sebagian kedaulatannya kepada seseorang atau sekelompok orang (partai atau fraksi) untuk mewakili dirinya dalam tatanan urusan pemerintahan.

Lembaga perwakilan rakyat sesungguhnya penting ada dalam suatu struktur pemerintahan demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat karena ridho Allah. Ia menjadi institusi yang berhak menyelenggarakan kedaulatan rakyat. Karena kalau tidak, pemerintahan akan dapat menjadi otoriter dan diktator.  Kecenderungan otoritarian adalah kodrat yang melekat pada kekuasaan pemerintah. Namun masalahnya, kekuasaan otoriter tidak hanya diselenggarakan oleh eksekutif, tetapi dapat pula dilakukan oleh kekuasaan legislatif.

Khusus bagi Provinsi Aceh, acuan legislasi yang harus digunakan sebagai pedoman mengukur kinerja Pemerintahan Aceh adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dalam Pasal 21 UUPA, tegas disebutkan bahwa penyelenggara Pemerintahan Aceh adalah Pemerintah Aceh dan DPRA. Sedangkan penyelenggara pemerintahan kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten dan DPRK.

Secara juridis formal, indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja DPRA atau DPRK, yaitu pada pelaksanaan fungsi-fungsi yang harus dilakukannya. Sebetulnya, selain itu, pelaksanaan kewajiban, pelaksanaan kewenangan, dan pelaksanaan hak-hak, juga dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai kinerja DPRA atau DPRK. Namun pada artikel ini, hanya akan dibatasi pada pelaksanaan fungsi DPRA dalam bidang legislasi saja.

Mengacu pada Pasal 22 UUPA tegas dinyatakan bahwa  DPRA dan DPRK mempunyai tiga fungsi yaitu, Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan.

Merujuk pada urutan penyebutan dalam pasal tersebut, dapat dipahami bahwa fungsi legislasi merupakan fungsi utama dan pertama yang harus diselenggarakan oleh DPRA ataupun DPRK di Aceh. Namunpun demikian, ini tidak berarti, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan dapat dinomor dua-tigakan.Tidak demikian, melainkan, ketiga fungsi ini harus dijalankan secara simultan, sinergis dan komprehensif.

Menurut teorinya, fungsi utama dari lembaga ini adalah terletak dalam aktivitasnya di bidang pembentukan perundang-undangan, yaitu dengan cara merumuskan kemauan (aspirasi) rakyat menjadi kebijakan umum (public policy) yang mengikat seluruh rakyat. Sehingga perundang-undangan yang dibuatnya bersama dengan eksekutif merefleksikan dan derivasi dari kebijakan yang memihak rakyat. Dalam hal ini maka aktivitas perundang-undangan tidak lain merupakan produk politik hasil kinerja lembaga legislatif.

Sederhananya, indikator keberhasilan kinerja lembaga perwakilan kita di bidang legislasi dapat ditentukan oleh seberapa banyakkah secara kuantitatif mereka memproduksi dan mengamandemen qanun (peraturan daerah) per tahunnya? Apakah terjadi peningkatan atau sebaliknya? Dan sejauh manakah qanun-qanun yang dihasilkan tersebut melibatkan dan memiliki kualitas pemihakan kepada rakyat?

Qanun, bagi masyarakat Aceh merupakan produk legislasi yang merupakan hasil kerja legislatif dan eksekutif. Karenaya, ia akan menjadi payung hukum bagi kebijakan Pemerintah Aceh atau Pemerintah kabupaten/kota dalam melahirkan berbagai regulasi, berupa peraturan gubernur atau peraturan bupati/walikota. Jika qanun merupakan produk bersama dua belah pihak (legislatif-eksekutif), yang ada unsur kerakyatan di dalamnya. Sedangkan regulasi merupakan produk perbuatan eksekutif semata. Karenanya, suatu regulasi tidak boleh berdiri sendiri, tanpa rujukan pedoman dari legislasi. Inilah yang menjadi alasan utama betapa pentingnya keberadaan qanun di Aceh.

Qanun Aceh, tak akan bisa hadir jika tidak ada inisiasi dan pembahasan bersama dari eksekutif dan legislatif. Usul inisiatif bisa berasal dari eksekutif, dan bisa pula berasal dari legislatif.  Sedangkan pembahasan harus dilakukan bersama-sama dalam satu forum yang sama. Artinya, perlu ada kerjasama dan komitmen bersama.

Dalam konteks Aceh, berdasarkan Keputusan DPRA Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penetapan Prolega telah diputuskan akan diselesaikan sebanyak 24 Qanun Aceh pada Tahun 2010. Namun nyata, hingga awal November 2010, baru satu Qanun Aceh yang dapat diselesaikan, yaitu Qanun Aceh tentang APBA 2010. Sementara rancangan qanun-qanun lainnya masih dalam proses pembahasan.

Hemat saya, alasan minimnya penyelesaian pembentukan Qanun Aceh pada tahun 2010, karena terlambatnya pihak DPRA memulai melakukan pembahasan. Mengapa terlambat memulai? Ada banyak alasan yang dapat dikemukakan, satu yang mencuat kepermukaan karena DPRA Pemilu 2009 ini, pada tahun pertamanya terlalu banyak menghabiskan energi untuk meluruskan kursi dan posisi keanggotaan sendiri, sehingga nyaris melupakan fungsi untuk rakyat yang telah memilihnya.

Hingga saat ini (awal November 2010) terdapat beberapa rancangan qanun (Raqan) yang sedang dalam proses pembahasan dan paripurna DPRA, yaitu Raqan Penanggungan Bencana, Rapan RTRW, Raqan Kesehatan, Raqan Perikanan, Raqan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan beberapa raqan lainnya.

Dengan demikian, mengacu dari sisi fungsi legislasi, jika hingga akhir Desember 2010, DPRA dapat memparipurnakan lima puluh persen raqan yang telah disepakatinya dalam Prolega, berarti nilai lima patut diberikan pada akhir tahun ini.

* Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Ketua Lembaga Kajian Hukum Aceh.

http://www.serambinews.com/news/view/41551/menilai-fungsi-legislasi-dpra

“Kritik Kosong”


“Kritik Kosong”

(Mengarahkan Teuku Zulkhairi)

Azmil UmurOpini

JAUH hari sebelum tulisan dimuat, saya memang berharap akan mendapatkan kritik “pedas” dan cerdas secara intelektual, santun serta tidak emosional. Harapan itu, semula saya rasakan saat membaca judul tulisan Teuku Zulkhairi, “Merampas Hak Wanita” (Serambi, 23/10).

Namun, saya mendapatkan sebaliknya, bukan hanya tidak memahami substansi dan mengeksplorasi kembali tulisan saya secara utuh, bahkan dengan hanya mengandalkan penggalan dari paragraf tulisan saya yang berbeda, TZ “memaksakan” persepsinya. Apa TZ lupa bahwa setiap paragraf berisi pokok pikiran yang integral? Dengan gaya ini TZ membawa-bawa istilah “agen barat” dan lain-lain yang sarat dengan “fitnah”. Saya tidak menyangka ternyata istilah “subjektif, tendensius, tidak terukur bahkan liar” dari tulisan saya justru begitu gamblang terbaca dalam tanggapan seorang TZ. Hanya satu yang mungkin masih bisa diharap, semoga model kritik seperti ini tidak menjadi tren di masa mendatang. Sekadar saran, TZ perlu mencontoh model Ummi Syakira, “Menyoal tafsir kontekstual”/catatan untuk Nurjannah Ismail, (Serambi, 22-10).

Paragraf pertama, TZ menulis “meski dari judul seolah AU mencoba mereduksi paham gender dari perspektif Barat, namun dari pembahasannya ternyata AU justru menggambarkan, konsep kesamaan gender yang ditawarkan Barat adalah solusi dari permasalahan wanita muslimah di dunia Islam” dan paragraf dua “Dan yang sangat ironis adalah, penjelasan AU tentang konsep gender mengambarkan seolah-olah selama ini wanita Islam terjajah dengan aturan syariat sehingga AU merasa penting agar konsep ini diadopsi umat Islam”. Kata “seolah dan seolah-olah” sama sekali tidak bisa dipertanggung jawabkan dalam suatu jurnal ilmiah atau tulisan populer selevel opini nonsastra media cetak kecuali jika ingin diterapkan isinya untuk diri sendiri.

Saya tegaskan, “celotehan” ini tidak terdapat dalam tulisan saya baik tersurat maupun tersirat. Tidak bisa dimengerti alur logika TZ mencomot pokok pikiran saya “bahwa konsep gender sebenarnya tidak bertentangan dengan Syariat.” (paragraf kelima) lalu di paragraf kesembilan “benar bahwa konsep ini awalnya dikembangkan ilmuan barat” lantas saya bertanya, “tapi bukankankah begitu banyak hasil penelitian Barat yang bermanfaat bagi kemaslahatan manusia pada hakikatnya dijiwai oleh nilai-nilai Islam?” Lalu meyimpulkannya sebagai upaya syubhat. Anak SMU pun mengerti bahwa dua penggalan kalimat ini merupakan “premis  paralel”. Jadi apanya yang syubhat? Logisnya, dijawab dulu pertanyaan saya baru berargumen.

Alur logika TZ semakin “tumpul” ketika selanjutnya malah menanyakan pertanyaan yang seharusnya digunakan untuk menjawab pertanyaan saya tersebut, paragraf ketiga TZ bertanya, “apakah karena Barat telah maju dalam bidang sains lalu kita pun menelan mentah-mentah semua yang datang dari Barat?”

Jawabannya, jangankan sebuah konsep, makanan pun tidak boleh kita telan semua mentah-mentah. Kalau belum jelas juga, kembali lagi ke pertanyaan saya. “Jika kita ingin memuliakan wanita sesuai kodratnya, mengapa kita harus menggunakan konsep Barat?”. Jawabannya juga tidak. Lalu bagaimana? Jika secara keseluruhan suatu konsep tidak sejalan dengan prinsip syara’ tentu harus ditolak seluruhnya, jika sebagian sejalan dan yang lainnya tidak maka dapat diadopsi sebagian dan sisanya tidak boleh dipakai.

Kondisi-kondisi seperti inilah yang kemudian berimplikasi pada perlunya “kompilasi hukum Islam” dan lain-lain seperti di Indonesia yang hukum nasionalnya adalah warisan Belanda, termasuklah di sini upaya penerapan Syariat Islam di Aceh namun dalam tatanan hukum negara. Syariat itu diturunkan Allah bukan seperti “durian jatuh dari pohon”. Jika TZ ingin menyatakan bahwa konsep gender bertentangan dengan konsep Barat, tidak perlu penjelasan yang “melebar”, cukup kemukakan definisi konsep gender yang menurutnya tidak sesuai sebagaimana saya lakukan plus uraian variabel dan paragrafnya secara sistematis.

Akibatnya jangankan menyalahkan konsep, tanpa sadar TZ telah menggunakan konsep feminis dengan konsep gender dalam pengertian yang sama, padahal konsep gender itu “netral-proporsional”. Gerakan feminis yang diceritakan TZ secara keseluruhan seperti yang terjadi di Barat baik pada masa pra-modern, pertengahan maupun modern bahkan hingga sakarang memang tidak sesuai syariat dan konsep gender versi sosiolog/studi pembangunan.

Dalam hal ini, TZ mestinya juga harus membedakan perkembangan praktik menyimpang feminis atau gender di Eropa dan Barat dengan “konsep murni” yang dikembangkan oleh para ilmuan sebab saya juga menyatakan bahwa “konsep murni” gender “tidak bebas nilai”. Apakah kalau praktik hukum Islam menyimpang terjadi dalam dunia Islam lantas serta merta teori- teori hukum Islam itu sendiri dicap salah? Tanggapan TZ tidak akan “mengambang” apabila ia dapat memilah-milah mana yang merupakan substansi tulisan, bagian-bagian mana yang perlu dikoreksi dan mana yang merupakan fakta-fakta lain yang diasumsikannya di luar tulisan yang bisa “menjebak” TZ sendiri. Kemampuan membedakan materi tulisan konseptual dengan tulisan yang berorientasi faktual juga perlu.

Kemudian, TZ menanyakan lagi “mengapa pihak Barat begitu bersemangat mengkampanyekan kesetaran gender di seluruh dunia Islam, ketika pada saat yang sama, isu tersebut mengalami stagnasi dan mulai ditinggalkan masyarakat Barat? Memang seringkali syubhat paham gender ini diseret kaum feminis ke dalam perspektif keislaman, untuk mencoba menembus pemahaman paradigma Islam wanita muslimah, tetapi telah keliru menempatkan nash-nash Alquran dan Hadis seperti dengan menyebut bahwa Rasulullah datang memuliakan wanita di mana sebelumnya wanita tidak dihargai.

Semua hujjah dan gagasan Islam yang disampaikan para aktivis gender untuk mendukung konsep mereka sesungguhnya tidak bisa dipakai, sebab kesetaraan gender (feminisme) itu merupakan produk sekulerisme Eropa, sedangkan `keistimewaan’ wanita dalam Islam terbentuk sesuai dengan tradisi Islam yang telah dijelaskan Rasulullah”. Pertama, lagi- lagi pertanyaan ini tidak terkait dengan substansi tulisan saya.

Kedua, siapapun bingung membaca kalimat “tetapi telah keliru menempatkan nash Quran dan Hadis seperti dengan menyebut bahwa Rasulullah datang memuliakan wanita di mana sebelumnya tidak dihargai.”, apa yang ingin dijelaskan TZ di sini? paradigma yang bagaimana? nash yang mana? Terakhir, apa perbedaan konsep gender sekularisme Barat dengan keistimewaan wanita dalam tradisi Islam menurut TZ? Rangkaian kalimat alinea ketiga ini menunjukkan miskinnya referensi yang bersangkutan. Berlanjut pula pada akhir paragraf keempat, “peran kaum muslimah lebih tinggi dari sekadar gagasan kaum feminis” lebih tinggi bagaimana?

Hingga dua alinea terakhirpun tidak ada ide baru dari tulisan TZ. Sedikit mengenai “agen barat” dan propagandanya. Tuduhan ini lebih mencerminkan faktor emosi daripada akurasi. Kalaupun benar, tentu sebagai mahasiswa (agen perubahan) memiliki kemampuan mumpuni untuk memberikan koreksi secara bertanggung jawab. Dapat disimpulkan, TZ dari semua sisi telah gagal total memberikan catatan atas tulisan saya, bahkan sebaliknya menjadi “kritik kosong”.

* Penulis adalah mantan staf UNDP-Nias bidang Gender Mainstreaming.

http://www.serambinews.com/news/view/41552/kritik-kosong

Pelecehan Syariat


Pelecehan Syariat

KhairizzamanOpini

SIAPAPUN yang membaca tulisan Affan Ramli (AR) di (Serambi Indonesia, Senin 25 Oktober 2010) tentang “Framework Humanis Syariat” akan merasakan pelecehan yang luar biasa terhadap pola pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Aroma pelecehan, stigma negatif dan miris yang dideskripsikan saudara AR justru bagian dari punyet-nyet syariat (melecehkan syariat) dan menyudutkan pihak WH dan Dinas Syariat.

Betapa saudara AR menyebutkan sejumlah contoh miring pemberlakuan syariat sampai pencopotan camat perempuan di Pilimbang-pun dikaitkan dengan ulah syariat. Camat perempuan itu menjadi korban syariat. Dalam kasus ini, kita perlu bertanya siapa bertindak atas siapa, apakah perintah Dinas Syariat? apa ulah syariat di sini? adakah koordinasi secara lembaga? siapa yang telah mengambinghitamkan syariat? benarkah syariat Islam sesempit itu?

Sekalipun kita semua menyadari realitas buram perjalanan syariat Islam di Aceh. Masih banyak masalah di sana-sini. Masih jauh antara idealita yang diimpikan dengan realita di lapangan. Tetapi tidak sepantasnya saudara AR melulu menghakimi pihak-pihak tertentu? Siapa yang bertanggung jawab terhadap kesuksesan syariat di Aceh? Kenapa kita tidak pernah bertanya apa yang sudah kita berikan untuk kesuksesan syariat di Aceh? Kita, kadang terpikir memang sudah budaya kita orang Aceh hanya tertarik membicarakan permasalahan tanpa berusaha mencoba mencari solusi untuk memecahkannya atau menjadi bagian dari pejuang yang memperjuangkan kejayaan Islam kembali di Aceh.

Kenapa saudara AR memincingkan mata tidak mau melihat sisi positif dan keberhasilan pemberlakuan syariat. Bukankah ini sesuatu yang tidak bisa dipungkiri sebagaimana tidak bisa dinafikan ekses penegakan syariat itu sendiri? Tidak adakah perubahan dalam masyarakat Aceh pasca-pemberlakuan qanun-qanun syariat itu?, sampai-sampai saudara AR mengeluarkan statemen pemerintah membuat ulah dengan syariat Islamnya.

Pandangan sinis saudara AR ini juga cenderung dipertontonkan oleh sebagian kelompok masyarakat Aceh lainnya. Beberapa tulisan di opini harian ini yang memplesetkan syariat menjadi “cari ‘ap” juga bagian dari sesuatu yang salah kaprah. Hanya mengobral kejelekan pelaksanaan syariat tanpa memberikan solusi konkret ide-ide yang konstruktif, inovatif dan kreatif yang dapat membantu pemerintah. Bukankah memberi solusi jauh lebih baik daripada hanya menambah masalah?. Ini tantangan  internal yang harus mendapat perhatian pemerintah. Apa boleh buat, kadangkala kita menghadapi tantangan dahsyat pelaksanaan syariat itu justru dari orang-orang Aceh sendiri, bukan dari kalangan non-muslim.

Tapi betapapun sisi positif tantangan saudara AR tetap kita apresiasi. Tulisannya dari satu sisi menggugah kita semua untuk membuka mata bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh masih banyak menuai masalah, terutama pada proses pelaksanaannya di lapangan yang masih banyak penyimpangan, tidak sesuai antara harapan dan kenyataan. Dalam konteks tulisan saudara AR ini, saya pikir perlu ada pandangan lain agar tidak terbentuk opini yang keliru. Masyarakat juga tidak latah dan ikut-ikutan terhadap pandangan yang tidak objektif itu.

Elemen Penegakan Syariat
Untuk menjawab kekhawatiran saudara AR terhadap pelaksanaan syariat di Aceh, maka hal yang ikut memberi andil dan mempengaruhi penegakan syariat harus dilihat juga secara utuh, permanen dan komprehensif pula, supaya kita tidak terjebak dalam menyalahkan satu pihak, masyarakat juga bisa terarah dan bisa memberi penilaian secara fair dan tidak menimbulkan kerisauan yang berlebihan. Elemen penegakan syariat itu penting untuk diketahui supaya semua kita bisa memberi masukan terhadap faktor yang melemahkan pelaksanaan syariat yang ada di sekitar kita masing-masing.

Bukankah pasca pendeklarasian secara resmi syariat Islam di Aceh sejak maret 2002 sampai hari ini, pemerintah masih berharap adanya format ideal penegakan syariat Islam di Aceh, bagaimana kerangka-nya, bagaimana koordinasi dengan instansi-instansi lain sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan lain sebagainya masih harus terus diupayakan. Perlu kita ketahui bahwa proses mewujudkan hal ini bukanlah mudah semudah saudara AR mengkritik kelemahan syariat. Ini bergantung pada banyak faktor termasuk sosial, politik, kerja keras dan perhatian semua elemen masyarakat Aceh.

Penegakan syariat Islam di Aceh sama saja dengan penegakan hukum dimana-mana membutuhkan niat baik pemerintah (political will), komitmen semua pihak (political comitmen) dan keberanian politik secara bersama (political collect). Coba lihat bagaimana tarik ulur pihak DPR untuk membahas qanun jinayat?. Kenapa qanun jinayat tidak pernah dibahas lagi dan menjadi qanun prioritas 2010?. Ada apa di balik penundaan pembahasan ini? Ini saya pikir, aspek penting yang harus terus  dipertanyakan secara serius.

Disamping itu, penegakan syariat juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, seperti faktor qanun itu sendiri, faktor penegak syariat, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan juga faktor kebudayaan. Elemen-elemen ini berdiri sendiri secara netral tetapi saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Semua elemen ini masih menyimpan masalah. Maka melihat pelaksanaan syariat di Aceh tidak boleh bertumpu pada penegak syari
Elemen qanun saji di Dinas Syariat untuk melahirkan sebuah konsep qanun? Apakah Jakarta suka dan memberikan kontribusi pemikiran terhadap pola pelaksanaan syariat di Aceh? Bagaimana wakil-wakil kita di dewan yang kurang serius membahas draft rancangan qanun? Bukankah ini semua masalah yang cukup mengganggu kelahiran qanun? Saya pikir ini mempengaruhi semuanya, sehingga 33 qanun bersama turunan UUPA masih nihil sampai sejauh ini.

Selanjutnya, untuk dapat menegakkan syariat di Aceh, pemerintah membentuk wilayatul hisbah (WH) sebagai pihak yang terlibat langsung dalam penegakan syariat. Mereka dilatih sedemikian rupa untuk sigap menghadapi tantangan syariat di wilayahnya masing-masing. Tetapi dalam proses penegakan hukum tetap saja ada masalah, termasuk dari internal oknum WH ini. Dalam hal ini, saudara AR tidak boleh menyalahkan syariat, yang salah adalah manusia-nya. Bukankah seorang polisi yang telah melewati sejumlah tes kepribadian tetapi tetap saja lolos seorang pencuri. Lantas bijakkah kita mengambinghitamkan institusi kepolisian?

Sebagai pengetahuan lanjutan untuk saudara AR, qanun-qanun syariat itu tentu pasti sudah melewati proses studi awal terlebih dahulu, sekalipun itu terbatas. Filosofi kelahiran qanun-qanun itu berdasarkan kebutuhan yang mendesak, dimana judi, minuman keras dan khalwat merupakan fenomena yang cukup menggelisahkan masyarakat umum ketika itu bahkan sampai saat ini. Apalagi banyak kejahatan lain dilakukan berhubungan dengan tiga kejahatan ini. Maka ketiga gejala itu dianggap sangat penting pengaturannya dalam qanun. Jadi proses mengidentifikasi masalah yang dihadapi masyarakat dalam bentuk penyakit social yang berbahaya itu sudah dilakukan.

Sejumlah tulisan yang dimotori Prof Al-Yasa kala itu juga sudah memberikan jawaban secara akademik. Lihat pula sejumlah program pelatihan yang diprakarsai dinas syariat. Banyak yang berorientasi kepada perubahan sikap dan mental masyarakat. Jadi keliru kalau saudara AR menegasikan bahwa selama 10 tahun terakhir ini masalah manusia di Aceh hanya dijawab syariat dengan cambuk.

Pasukan syariat sebenarnya jauh dari inveksi seperti yang dituding saudara AR itu. Pihak Dinas Syariat justru beranggapan semakin sedikit cambuk maka pelaksanaan syariat semakin sukses, karena kesadaran masyarakat sudah tinggi. Jadi bukan sebaliknya, semakin banyak cambuk maka syariat semakin hebat. Kiranya ini memberi inspirasi bagi kita semua untuk menilai suatu masalah secara objektif, fair dan jauh dari pelecehan.

* Penulis adalah staf Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie dan Peneliti PKPM Aceh.

sumber: http://www.serambinews.com/news/view/41958/pelecehan-syariat